Dampak Kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) terhadap Keuangan negara

 Dampak Kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) Terhadap Keuangan Negara

Oleh : M Rizki Aula_UNJAMBKM2200001 


Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya mengumumkan Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Sabtu 3 September 2022. Dengan pengumuman resmi tersebut, kenaikan harga BBM jenis Pertalite naik yang semula dari Rp 7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter. Sedangkan harga minyak diesel atau Solar naik dari Rp 5.150/liter ke Rp 6.800/liter. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan BBM, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ke naikkan BBM ini disebabkan oleh anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 Triliun menjadi Rp 502,24 Triliun dan itu akan meningkat terus, dan lagi lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mampu. Selain itu ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kenaikan BBM selain subsidi yaitu tingginya harga minyak mentah di Indonesia, tekanan global dan negara-negara produsen yang tinggi, bengkaknya anggaran subsidi dan rencana pengurangan subsidi BBM. Kenaikan harga minyak mentah dunia merupakan faktor terbesar penentu kenaikan harga BBM. Subsidi adalah upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan publik sehingga  dapat memenuhi hajat hidupnya  masyarakat secara luas dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidikan tersebut. Secara ekonomi tujuan subsidi adalah mengurangi harga atau menambah keluaran (Output).

1. Inflasi

Kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi sangat berdampak pada keuangan negara. Dampak paling nyata dari kenaikan harga BBM subsidi tentu adalah inflasi akibat kenaikan BBM ini yang tentunya dapat mengurangi daya beli masyarakat. Hal ini akan berisiko mengurangi pertumbuhan kosumsi rumah tangga yang menjadi prioritas utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 ini. Dikutip dari CNBC Indonesia kenaikan inflasi akan memicu kebijakan moneter yang lebih ketat dengan ekspektasi kenaikan suku bunga di kisaran 75-100 basis poin (bps) di tahun ini. Lebih lanjut, riset yang bertajuk pada asesment risiko dari kenaikan harga BBM tersebut melihat bahwa kenaikan BBM subsidi akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Dari sisi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menaikkan harga BBM memang sulit terhindarkan.

2. Nilai Tukar Rupiah

Kenaikan harga minyak mentah global bisa semakin parah jika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS anjlok. Pasalnya, nilai rupiah akan semakin murah ketika Rupiah keok di hadapan dolar AS. Oleh sebab itu, Pertamina atau pengimpor BBM lain otomatis perlu mengeluarkan uang rupiah lebih banyak untuk membeli minyak dari luar negeri, dan sangat berdampak pada keuangan negara Indonesia.

3. Berkurangnya Anggaran Subsidi BBM

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan subsidi energi bisa membengkak Rp198 triliun menjadi Rp700 triliun jika harga Pertalite dan solar tak naik. Tambahan dana itu dibutuhkan untuk menambah kuota Pertalite dari 23 juta kiloliter (kl) menjadi 29 juta kl. Dengan dinaikanya harga subsidi BBM akan berdampak baik pada berkurangnya anggaran subsidi dan dapat menurutkan anggaran subsidi energi yang membengkak.



 


Daftar Pustaka

Hasan, Julian Muhammad. 2018. “Dampak Pencabutan Subsidi Bbm Bagi Keuangan Negara Indonesia Dalam Perspektif Good Governance.” Jurnal Renaissance 3(01): 300.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KONSEP KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER

Konsep Kebijakan Fiskal & Kebijakan Moneter Oleh : M Rizki Aula A. KEBIJAKAN FISKAL Pengertian Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk penyesuaian atau pengendalian di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan bertujuan untuk mengelola anggaran negara. Anggaran negara nantinya bisa digunakan untuk mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhan di mana berfokus dalam bentuk pajak, subsidi dan pengeluaran pemerintah. Melalui kebijakan fiskal tersebut masalah pengangguran dan inflasi bisa diatasi. Kebijakan Fiskal dikelola oleh menteri Keuangan. Kebijakan fiskal adalah semua tindakan yang dilakukan pemerintah, yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan pengeluaran pemerintah dan atau pajak, mempunyai pajak, atau transfer payment, dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang kemudian umum di...
Baca selengkapnya

KULIAH UMUM: MENAKAR MASA DEPAN INDONESIA DALAM BINGKAI REFORMASI BIROKRASI & OTONOMI DAERAH

Gambar
Menakar Masa Depan Indonesia Dalam Bingkai Reformasi Birokrasi & Otonomi Daerah Oleh: M Rizki Aula  NIM: UNJAMBKM2200001 PEMATERI Prof.Dr.Eko Prasojo, Mag. rer. publ KETUA TIM INDEPENDEN REFORMASI BIROKRASI  NASIONAL WAKIL MENTERI PAN RB (2011-2014)      Profesor Eko membahasa tentang MENAKAR MASA DEPAN INDONESIA DALAM BINGKAI REFORMASI BIROKRASI DAN OTONOMI DAERAH. Reformasi birokrasi sebagai tools percepatan prioritas kerja presiden dan pembangunan nasional Dengan Prioritas kerja : Pembangunan SDM  Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja   Reformasi birokrasi APBN yang fokus dan tepat sasaran      Tujuan reformasi birokasi adalah untuk menjadikan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. TRANSFORMASI BIROKRASI KELAS DUNIA SAMPAI 2025 ada 3 periode yaitu tahun 2013 Rule based bureaucracy, tahun 2018 per...
Baca selengkapnya