KONSEP KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER

Konsep Kebijakan Fiskal & Kebijakan Moneter

Oleh : M Rizki Aula

A. KEBIJAKAN FISKAL

1. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk penyesuaian atau pengendalian di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan bertujuan untuk mengelola anggaran negara. Anggaran negara nantinya bisa digunakan untuk mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhan di mana berfokus dalam bentuk pajak, subsidi dan pengeluaran pemerintah. Melalui kebijakan fiskal tersebut masalah pengangguran dan inflasi bisa diatasi. Kebijakan Fiskal dikelola oleh menteri Keuangan.

Kebijakan fiskal adalah semua tindakan yang dilakukan pemerintah, yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan pengeluaran pemerintah dan atau pajak, mempunyai pajak, atau transfer payment, dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa Depresiasi Besar (Great Depression) terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara mempunyai hak dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan-keijakan demi ekonomi makro negara.

Kebijakan Fiskal Menurut (Sadono Sukirno,2003) adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

2. Tujuan dan Peran Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk memperbaiki dan menstabilkan keadaan ekonomi negara, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga-harga. Kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Tujuan utama kebijakan fiskal yaitu demi kesejahteraan dan meratakan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan distribusi pendapatan, meningkatkan kualitas SDM terutama dari segi teknologi dan perekonomian, mendorong investasi dan meningkatkan pembangunan nasional. 

3.  Instrument dan fungsi kebijakan fiskal

Instrument kebijakan fiskal antara lain :

a)    Sistem perpajakan, dengan menaikkan pajak, maka pemerintah akan dapat menguatkan kas negara. Menurunkan pajak akan menggiatkan investasi-investasi serta meningkatkan konsumsi masyarakat.

b)   Politik anggaran, pemerintah dapat menetapkan anggaran berimbang atau anggaran tidak berimbang (surplus atau defisit). Dalam konteks negara, nilai belanja negara dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS.

Fungsi kebijakan fiskal :

a) Fungsi Alokasi, merupakan fungsi kebijakan yang mengalokasikan barang-barang produksi agar lancar dan tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi.

b) Fungsi Distribusi, adalah untuk mendistribusikan pembagian pembagian pendapatan nasional secara merata bagi semua kalangan masyarakat.

c) Fungsi Stabilisasi, adalah untuk memelihara keseimbangan dan kestabilan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga barang pokok relative stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai.

d) Fungsi pembangunan, yaitu menentukan arah dan tujuan, sasaran/bidikan, prioritas pembangunan negara atau pembangunan nasional, dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.   

4. Contoh Kebijakan Fiskal

            Salah satu contoh kebijakan fiskal adalah Pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran pada saat pandemic Covid-19. Presiden Republik Indonesia Jokowi dodo menginstruksikan kepada seluruh Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan Covid-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merelokasikan dana APBN sebesar Rp62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non operasional, honor-honor, untuk penanganan dan pengendalian Covid-19, perlindungan sosial (social safety net) dan insentif dunia usaha. (Nainggolan, 2020) 

            Contoh lainnya adalah Pada saat perekonomian nasional sedang mengalami inflasi, maka pemerintah akan mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan kembali. Cara seperti ini disebut dengan pengelolaan anggaran. Menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak. Melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah .Melakukan penghematan pengeluaran negara juga merupakan contoh dari kebijakan fiskal.

 

 B. KEBIJAKAN MONETER

1. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil penguasa moneter (bank Indonesia) untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang atau Pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar. Kebijakan Moneter dikelola oleh Bank Sentral.

 Kebijakan moneter adalah sebuah peraturan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk bisa mempengaruhi perkembangan faktor – faktor dari kebijakan moneter agar sesuai dengan target yang akan dituju atau dicapai. Faktor – faktor moneter tersebut seperti :

• Jumlah uang beredar.
• Nilai tukar mata uang
• Tingkat Inflasi
• Nilai bunga kredit dan 
• Nilai Suku Bunga

Kebijakan moneter meliputi semua tindakan pemerintah yang bertujuan mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan jumlah uang yang beredar (JUB), maka dikatakan bahwa instrument variabel adalah M, yaitu jumlah uang yang beredar yang disebut juga penawaran uang (money supply).

Kata moneter bisa diartikan sebagai uang atau hal yang berkaitan dengan uang, dan jika di satukan kebijakan moneter artinya sesuatu yang didesain dengan pemikiran dalam mengatur permasalahan uang. Penggunaan kebijakan ini, pemerintah berusaha untuk mengatasi permasalahan ekonomi seperti inflasi, pengangguran dan kelancaran perdagangan internasional. Dengan, keputusan penggunaan kebijakan moneter berbeda tergantung dari negaranya itu sendiri.

2.   Tujuan dan Peran Kebijakan Moneter

1.  Menjaga stabilitas ekonomi/Pertumbuhan Ekonomi
2.  Menjaga dan menciptakan ke stabilitas harga
3. Meningkatkan dan membuka lapangan kerja
4. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan pembayaran

3.     Instrument Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dibagi menjadi dua jenis, yaitu tight money policy (mengurangi jumlah uang beredar) dan easy money policy (menambah jumlah uang beredar). Instrument kebijakan moneter antara lain:

• Kebijakan operasi pasar terbuka, adalah suatu kebijakan dari bank sentral (Bank Indonesia) dengan cara memperjual-belikan surat-surat berharga di pasar uang, yaitu berupa obligasi, sertifikat bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang. 
• Kebijakan diskonto, yaitu menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara meningkatkan atau menurunkan suku bunga oleh bank sentral.
•  Kebijakan cadangan kas, yakni menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang dimiliki bank-bank umum. 
• Kebijakan kredit ketat, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar dengan memperketat syarat pemberian kredit.
• Kebijakan dorongan moral, adalah mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan mengeluarkan pidato, himbauan, atau pengumuman pada bank umum atau pelaku ekonomi lainnya.

4.     Contoh Kebijakan Moneter

Politik pasar terbuka merupakan salah satu contoh kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam rangka menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat- surat berharga pemerintah (government securities). Jika sedang terjadi inflasi maka bank sentral akan menaikkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar bisa dikurang.